GPIB, Jakarta – Menteri Agama Fachrul Razi
menerbitkan Surat Edaran mengenai Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Di
Rumah
Ibadah.
Panduan mengatur kegiatan
keagamaan berdasarkan situasi riil bukan hanya berdasarkan status Zona yang
berlaku. Meskipun daerah berstatus Zona Kuning, namun bila
di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penularan Covid-19, maka rumah
ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah kolektif.
Rumah ibadah yang dibenarkan
untuk menyelenggarakan kegiatan kolektif adalah yang
berdasarkan fakta lapangan berada di kawasan yang aman dari Covid-
19. Hal
itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman Covid dari
Ketua Gugus Tugas.
Surat Keterangan akan
dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan
rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan
terhadap protokol yang telah ditetapkan.
Rumah ibadah yang
berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau
penggunanya dari luar lingkungannya, dapat mengajukan surat
keterangan aman Covid-19 langsung kepada pimpinan daerah
sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.
Dalam S.E tertanggal 29 Mei
2020 tersebut, Menteri Agama meminta Pengurus Rumah Ibadah menyiapkan petugas
untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol
kesehatan dan melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala
di area rumah ibadah. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar
masuk, serta menyediakan fasilitas cuci tangan, alat pengecekan suhu.
Juga dimintakan untuk menerapkan pembatasan jarak, melakukan pengaturan jumlah jemaat, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah. Menggunakan masker, menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan. /fsp
/Foto ilustrasi, Menteri Agama Fachrul Razi saat menghadiri perayaan 100 Tahun GPIB Zebaoth Bogor, 2019.
Sumber: gpib.or.id — Menteri Agama Perkenankan Melaksanakan Ibadah Kolektif, Syarat Ketat